Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan mendorong dan mengajak para pelaku UMKM untuk ikut serta dan masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital atau Go Digital pada pengadaan barang/jasa melalui sistem pembayaran yang modern seperti Digipay.

“Digitalisasi tidak akan terimplementasi secara maksimal apabila masih menggunakan cara konvensional. Masih merasa nyaman di zona tradisional merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah,” kata Kakanwil DJPb Sulawesi Selatan Syaiful melalui keterangannya di Makassar, Jumat.

Syaiful mengemukakan bahwa pemerintah selalu menggaungkan pembayaran secara non tunai yang diikuti oleh berbagai kebijakan yang diluncurkan. Kebijakan ini disertai dengan sistem pembayaran yang modern.

Untuk mendukung digitalisasi UMKM, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan bank-bank pemerintah berinovasi menghadirkan sebuah aplikasi belanja online dengan prinsip market place dengan nama Digital Payment (Digipay) Marketplace.

Digipay merupakan pembayaran dengan mekanisme overbooking/pemindahbukuan dari Rekening Pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke rekening penyedia barang/jasa dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem market place.

Syaiful mengaskan bahwa di wilayah Sulsel, jumlah satuan kerja (satker) yang telah bergabung dengan Digipay pada periode semester I tahun 2022 sebanyak 312 satker (42,74 persen) dari 730 satker yang mengelola uang persediaan.

Digitalisasi UMKM melalui Digipay ini melibatkan para pelaku UMKM untuk menjadi vendor. Sementara itu, pada periode Semester 1 2022, jumlah vendor yang telah direkrut sebanyak 203 vendor.

“Tentunya masih terbuka lebar peluang bagi satker dan pelaku UMKM untuk ikut bergabung. Diharapkan dengan banyaknya satker dan pelaku UMKM yang ikut bergabung dalam digipay dapat memberikan multiplier effect pada pengembangan dan pemberdayaan UMKM,” kata Syaiful menjelaskan.

Maka perlu dikembangkan Digipay dan sistem market place guna mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja negara, serta memberdayakan vendor yang sebagian besar merupakan UMKM.

UMKM dengan jenis usaha pengadaan alat tulis kantor, penyediaan konsumsi atau katering, barang persediaan semacam tinta printer, pemeliharaan AC, pemeliharaan kendaraan bermotor dan kebutuhan kantor lainnya sangat berpotensi untuk berkembang di Digipay karena merupakan kebutuhan rutin dari kantor-kantor instansi pemerintah.

Penggunaan Digipay ini membawa dua misi besar. Pertama, modernisasi pengelolaan kas negara melalui pemanfaatan digital payment. Kedua, memberdayakan UMKM sekaligus mendorong serta memperkuat program Bangga Buatan Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan pembelian dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan arahan Presiden.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan PBJ Pemerintah.

“Melalui APBN, Kanwil DJPb Provinsi Sulsel bersama KPPN lingkup Sulsel secara aktif mengajak satker untuk memanfaatkan marketplace pemerintah dan menggunakan digipay sebagai alat pembayaran digital,” ujar Syaiful.

Untuk alokasi anggaran belanja barang pemerintah semester I tahun 2022 di Sulsel mencapai Rp7,98 triliun dan sebesar Rp486,97 miliar (6,14 persen) dibelanjakan menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), sedangkan sebesar Rp7,46 miliar (0,12 persen) digunakan melalui mekanisme Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

baca juga : jasa reset printer online murah bergaransi

“Data ini tentunya merefleksikan masih banyaknya satker yang menggunakan uang tunai,” kata Syaiful.

Tak jauh berbeda dengan situs digital komersial yang melakukan transaksi jual beli secara online dan dapat diakses melalui gadget, proses bisnis digipay juga memberikan kemudahan dan akuntabilitasnya tetap terjaga serta tentunya masih berada dalam koridor-koridor kepatuhan.

Kolaborasi dan upaya optimal dari berbagai pihak yang berada dalam ekosistem ekonomi digital baik Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Satker, pelaku UMKM, maupun Perbankan, diharapkan dapat mengubah mindset para pelaku UMKM sehingga dapat berpindah ke zona digital.