Dalam proses mediasi kehadiran dan partisipasi para pihak memegang kegunaan perlu dan menentukan terjadi tidaknya proses mediator kuliah timur tengah. Misalnya para pihak adalah sebuah perusahaan swasta atau lembaga pemerintah, maka semestinya yang mewakilinya adalah pegawai senior dengan kewenangan penuh untuk bernegosiasi dan selesaikan perselisihan.

Dalam masalah di mana pihak tidak barangkali atau tidak praktis bagi otoritas puncak untuk datang didalam mediasi, apabila menteri yang memimpin departemen atau chief executive officer (CEO) sebuah perusahaan multinasional, maka wakil mereka mesti diberikan kewenangan yang layak untuk sebabkan sebuah prinsip yang secara bertanggung jawab diinginkan dapat disetujui oleh pembuat keputusan akhir.

Tentang diperlukannya penasihat bagi para pihak, perihal itu adalah masalah masing- masing pihak. Setiap pihak bebas mempunyai siapa pun yang diinginkan dapat mendukung, membantu, menasihati atau berbicara untuk itu. Dalam perselisihan yang masih sederhana, satu atau ke dua belah pihak barangkali lebih senang menanggulangi diskusi mereka sendiri dengan pengarah mediator yang netral dengan atau tanpa kehadiran seorang kawan atau pembantu lainnya.

Untuk perselisihan yang kompleks, ke dua belah pihak biasanya mengharapkan penasihat profesional seperti pengacara, akuntan, atau ahli tertentu, yang dapat menunjang pencapaian perselisihan. Penasihat profesional diikutsertakan oleh “kliennya” punya tujuan un tuk memberikan nasihat dan perlindungan kepadanya. Dalam praktik, penasehat profesional kadang kala melakukan tindakan sebagai juru berbicara pada tahap tertentu atau pada aspek tertentu atau bahakan untuk total perselisihan itu (Abbas, 2011).

By toha